Peraturan Zakat. Kewajipan membayar fitrah peraturan 24. Peraturan menteri agama nomor 69 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
Bab vi lingkup kewenangan pengumpulan zakat pasal 53. Lebih lanjut ketentuan tentang lembaga penerima zakat tersebut di atas diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor per 11 pj 2018. Kewajipan membayar fitrah peraturan 24.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan tugas fungsi dan susunan organisasi sekretariat baznas diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Zakat berfungsi sebagai modal pembangunan negara sehingga perlu dibuatkan peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara penerimaan pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh baznas baznas provinsi dan baznas kabupaten kota diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 5 peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kuasa untuk meminda jadual bahagian vi zakat harta dan pendapatan peraturan 21.
